Transisi Demokrasi di Indonesia

Transisi Demokrasi di Indonesia

• Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga telah mengalami proses transisi menuju demokrasi.

• Masa Transisi menuju Demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam Tiga (3) Tahap Periode sebagaimana secara garis besar telah dijelaskan dalam Kuliah ke-2, yaitu:
1. Post-Colonial Society (tahun 1945-1965), yang digolongkan ke dalam beberapa masa, yaitu:
1.1. Masa Revolusi Kemerdekaan.
1.2. Masa Pemerintahan Parlementer.
1.3. Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
2. Transitional Period (tahun 1966-1997)  Masa Pemerintahan Orde Baru
3. The End of Post-Colonialization (setelah era 1998)  Periode Reformasi
Penjelasan ketiga tahap periode tersebut adalah sebagai berikut:
A. Post-Colonial Society (1945-1965):
- Pada era kekuasaan Bung Karno, Indonesia baru terlepas dari Control Power kolonial Belanda yang telah menjajah selama 3,5 abad. Oleh karena itu, para elit politik Indonesia ketika itu ingin berperan sebagai penjaga (custody) dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya agar tidak lagi menjadi bangsa yang terjajah.
- Mereka lalu mengobarkan jargon “anti-kolonialisme” guna membangkitkan nilai-nilai emosi masyarakat, di antaranya adalah jargon “Nation” dan “Culture Building” yang anti kolonialisme.
- Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momentum politik terpenting dalam perjalanan kebangsaan Indonesia guna membentuk nation-building.
- Namun, meskipun partai politik di Indonesia sudah mulai berkembang pada tahun 1945-1946, demokrasi dan civil society tidak terlalu berkembang dengan baik.
- Dalam periode 1961-1963, kehidupan bangsa ditandai dengan perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda. Perjuangan yang dimotori oleh TNI ini terkait dengan lahirnya Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 sehingga mampu membangkitkan semangat patriotisme dan mobilisasi umum untuk menghadapi operasi militer melawan Belanda.


- Pada tahun 1963, terjadi konfrontasi seputar isu Neo-Kolonialisme dengan Malaysia karena Presiden Soekarno menentang rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Ia menganggapnya sebagai proyek Neo-Kolonialisme Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia. Ketegangan Indonesia dengan Malaysia ini akhirnya berbuntut pada pemutusan hubungan diplomatic Indonesia dengan Malaysia. Pada puncaknya kemudian terjadi konfrontasi yang mengusung slogan “Ganyang Malaysia”.
- Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an, terjadi krisis ekonomi berkepanjangan akibat kebijakannya yang lebih mengutamakan pembangunan proyek-proyek ‘mercusuar’, seperti, pembangunan hotel, stadion, monumen, patung-patung, dsb sementara pada saat itu kondisi perekonomian bangsa dalam keadaan morat-marit.
- Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia mencapai puncaknya pada krisis politik pasca peristiwa G-30-S/PKI. Krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis politik ini makin menyengsarakan kehidupan rakyat. Akibatnya, terjadi gelombang demonstrasi di tanah air yang didukung oleh beberapa organisasi kemahasiswaan. Mereka menuntut “Tritura/Tiga Tuntutan Rakyat” yang berisi tuntutan untuk membubarkan PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Gerakan mahasiswa ini juga mendapat dukungan dari kelompok militer yang anti-Soekarno dan memang menghendaki adanya peralihan kekuasaan pada masa itu.
1.1. Masa Revolusi Kemerdekaan
1. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, kehidupan politik bisa dikatakan sangat demokratis karena sarat dengan persaingan antarelit. Elit politik pada saat itu berusaha membentuk wakil rakyat yang dimulai dari terbentuknya Komisi Nasional Pusat (KNP), Komisi Nasional Daerah (KND), sampai lahirnya DPR dan DPRD.
2. Semua lembaga negara yang telah terbentuk berusaha bekerja keras sesuai dengan keinginan rakyat.
3. Di sisi lain, rakyat juga bisa menyalurkan aspirasi politik dan kepentingannya serta memiliki hak yang sama dalam system politik.
1.2. Masa Pemerintahan Demokrasi Parlementer
a. Merupakan periode pemerintahan yang sangat demokratis karena Demokrasi Parlementer menerapkan system pemerintahan Demokrasi Liberal.
b. Pada masa ini hampir seluruh elemen demokrasi dapat diwujudkan, seperti, Pemilu 1955 yang jujur dan adil (jurdil), kehidupan partai yang otonom, akuntabilitas public yang tinggi, lembaga perwakilan rakyat yang bekerja dengan baik, terwujudnya kebebasan berpendapat, serta penerapan otonomi daerah seluas-luasnya.



1.3. Masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
b. Pada masa ini kekuasaan berubah menjadi otoriter.
c. DPR yang ketika itu bernama DPR-GR (DPR Gotong Royong) lebih merupakan ‘pembantu pemerintah’. Di mana fungsi kontrolnya dihapuskan.
d. Memburuknya demokrasi terkait dengan memburuknya hubungan antara pusat dan daerah.
e. Pada puncak dari hubungan yang buruk ini terjadi pemberontakan separatis yang dipelopori oleh PRRI dan Permesta.
B. Transitional Period (1966-1997)  Masa Pemerintahan Orde Baru:
b. Merujuk pada era kepemimpinan Soeharto selama periode 1966-1997.
c. Pada era ini, civil society tidak dapat berkembang, bahkan mengalami kehancuran.
d. Demokrasi belum berjalan dan mengalami distorsi (penyimpangan).
e. Otoritarianisme dalam masa Demokrasi Terpimpin kembali berlanjut pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana DPR hanya menjadi “tukang stempel” yang mengabdi pada Rezim Soeharto.
f. Sebaliknya, rakyat hidup dalam kekangan politik dan kekuasaan yang terpusat.
g. Sentralisme kekuasaan ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antara pusat dan daerah. Di pusat pun, kekuasaan juga sangat terpusat pada satu figure, yaitu Soeharto yang menyelenggarakan kekuasaan secara paternalistic.
h. Dalam menjalankan kekuasaannya, Soeharto memperlakukan pihak lain sebagai subordinate untuk menjaga kepentingan politik dan kepentingan ekonominya. Sedangkan pihak lainnya, tidak memiliki pilihan lain kecuali mengabdi pada kehendak “Sang Ayah”.
i. Sebaliknya, ekonomi pasar sudah mulai diadopsi dalam kebijakan ekonomi yang lebih terbuka pada pasar dan mulai terintegrasi pada sistem ekonomi global sejak tahun 1970-an.
j. Namun, pada era 1970-an Indonesia juga pernah dilanda krisis ekonomi berkepanjangan yang ditandai oleh inflasi yang meningkat tajam. Keadaan tersebut dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak (BBM) serta harga-harga sembilan kebutuhan pokok masyarakat yang melambung dengan begitu cepat.
k. Sejumlah Dewan Mahasiswa di beberapa perguruan tinggi se-Indonesia kemudian menyampaikan deklarasi kepada pemerintah yang berisi tuntutan agar “pemerintah melaksanakan pola pembangunan yang berorientasi pada keadilan social dan kemakmuran rakyat banyak, menekan kenaikan harga, serta meningkatkan daya beli masyarakat”.
l. Aksi demonstrasi mahasiswa mencapai puncaknya dengan pecahnya peristiwa “Malari” (Malapetaka Lima Belas Januari) pada tanggal 15 Januari 1974, di mana kejadian tersebut bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka.



Penyebab kegagalan pemerintahan Soeharto adalah:
a. Terjadi kriris keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997 yang menyebabkan merosotnya nilai tukar mata uang nasional Jepang, Korsel, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia terhadap dollar AS. Krisis tersebut lalu diikuti oleh pengumuman Menkeu RI pada tanggal 14 Agustus 1997 atas penggunaan nilai tukar rupiah yang mengambang terhadap dollar AS.
b. Pada masa krisis ekonomi pada tahun 1997 inilah Rezim Soeharto mengalami ujian ekonomi paling berat. Nilai rupiah merosot tajam sehingga mengguncang perekonomian bangsa. Sementara itu, kebijakan pemerintah yang melikuidasi sejumlah bank justru memicu rush besar-besaran dan kenaikan harga barang-barang, terutama barang kebutuhan pokok masyarakat.
c. Kondisi ini makin diperburuk oleh tuntutan politik untuk menggulingkan Soeharto serta meningkatkan intensitas berbagai kasus konflik disintegrasi di beberapa wilayah tanah air.
d. Krisis ekonomi dan politik membuat kehidupan berbangsa kian amburadul yang kemudian mencapai puncaknya pada gelombang kerusuhan massa. Ketika itu, terjadi penjarahan besar-besaran dan penghangusan kota Jakarta serta kota-kota besar lainnya yang kemudian disebut sebagai peristiwa “Kerusuhan Mei 1998”.
e. Krisis ekonomi lalu berubah menjadi krisis politik, di mana akhirnya Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998.
f. Tumbangnya Rezim Soeharto merupakan sebuah era di mana nasionalisme tampil dalam bentuk perlawanan rakyat yang menentang berbagai tekanan politik dari rezim yang berkuasa. Puncaknya ditandai dengan berakhirnya Rezim Soeharto yang represif dan sentralistik yang kemudian digantikan oleh rezim Reformasi.
Penyebab krisis ekonomi di Indonesia akibat:
a. Banyaknya penggunaan investasi asing yang tidak efektif bagi perolehan keuntungan dalam jangka pendek pada sektor swasta. Padahal, sebagian besar investasi asing yang berbentuk pinjaman luar negeri tsb dilakukan oleh pihak swasta. Akibatnya, ketika krisis keuangan melanda Asia, terjadi penggelembungan hutang yang disebabkan oleh ketidakmampuan Indonesia dalam membayar hutang-hutangnya dalam bentuk dollar AS. Sebab, modal yang diinvestasikan belum dapat memberikan keuntungan.
b. Banyak modal yang mengalir ke luar negeri.
c. Macetnya sistem keuangan kemudian merembet pada krisis ekonomi yang tampak dari meningkatnya jumlah pengangguran.




C. The End of Post-Colonialization (setelah Era 1998)  Periode Reformasi:
a. Ketika Habibie naik ke tampuk kekuasaan menggantikan pemerintahan Soeharto, masa transisi demokrasi yang disertai krisis multidimensi kemudian mulai memasuki babak baru diiringi dengan segudang persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Pada era Habibie inilah ruang kebebasan publik mulai dibuka dan perekonomian pasar tetap berjalan. Ketika itu, kehidupan politik dalam negeri mulai mengalami transisi ke arah demokrasi.
c. Meskipun transisi ini sebenarnya masih belum jelas arahnya, setidaknya telah membuka peluang untuk memperbaiki hubungan antara negara dan rakyat yang sejak Era Demokrasi Terpimpin telah didominasi oleh negara.
d. Dengan semangat “roh Reformasi” yang dimulai sejak pemerintahan Habibie sampai pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini, para pemimpin bangsa melakukan berbagai perombakan mendasar dalam system kenegaraan Indonesia.
e. Dalam Era Reformasi, negara mengalami fase yang sangat penting dan menentukan arah perjalanan demokrasi. Di sinilah terjadinya proses demokrasi dengan diberlakukannya UU Politik yang baru. Sehingga, beraneka ragam kelompok masyarakat (multi-culture society) mulai bermunculan yang ditandai dengan menjamurnya kemunculan berbagai ormas, partai politik, LSM, media massa, serta kekuatan-kekuatan ekonomi baru lainnya.
f. UU Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999) yang mulai berlaku dalam Era Reformasi memiliki beberapa dampak positif, yaitu kedudukan DPRD sejajar dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Keduanya juga sudah merupakan dua lembaga yang terpisah. Dengan demikian, DPRD menjadi kekuatan penyeimbang yang bisa melakukan control terhadap berbagai kebijakan eksekutif.
g. Sebaliknya, pada masa Orde Baru ketika Rezim Soeharto masih berkuasa, ia memberlakukan UU No. 5/1974 yang menetapkan bahwa kedudukan DPRD berada di bawah Kepala Daerah.
h. UU Otonomi Daerah juga mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya perubahan dari tata pemerintahan yang sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik tersebut, diharapkan pemerintah bisa mengakomodasi partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan yang demokratis.
i. Sebagai konsekuensinya, kewenangan daerah menjadi bertambah besar. Akibatnya, berbagai tuntutan terhadap pengelolaan kekayaan negara di daerah dapat menjadi ‘lubang’ yang dapat menciptakan krisis bagi hubungan antara pusat dan daerah.
j. Era Reformasi ini juga memiliki efek lain, yaitu jika dulunya perekonomian pasar Indonesia selalu dibantu oleh lembaga bantuan asing -- internasional dan regional -- maka bantuan tersebut sekarang sudah jauh berkurang.



• Hubungan antara Proses Demokratisasi dengan penerapan Otonomi Daerah

a. Proses Demokratisasi di Indonesia sangat terkait dengan penerapan Otonomi Daerah.
b. Dengan diterapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, maka rakyat menjadi lebih dekat dengan pemerintahnya sehingga interaksi yang terjadi antara pemerintah dan rakyat bisa dilakukan dengan lebih intensif. Sebagai bagian dari demokratisasi, desentralisasi juga dianggap sangat penting karena dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi rakyat daerah dan wakilnya untuk memformulasikan serta mengimplementasikan kebijakan publik.
c. Dengan demikian, desentralisasi ‘mendekatkan rakyat’ dengan wakilnya sehingga rakyat mengetahui lebih baik kinerja wakil mereka. Begitu juga sebaliknya, wakil rakyat dapat mengetahui dengan lebih baik kebutuhan, kepentingan, serta keinginan dari para konstituennya. Hal ini tentu saja akan mempermudah terwujudnya proses demokrasi di tanah air.
d. Oleh karena itu, tingkat pemerintahan local adalah tataran yang paling efektif bagi rakyat untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
e. Dengan terbentuknya hubungan seperti ini, maka diharapkan rakyat akan semakin mudah dalam menyalurkan aspirasinya dan mengontrol implementasi kebijakan public melalui para wakilnya.

KESIMPULAN: terdapat hubungan yang searah antara proses demokratisasi dengan penerapan Otonomi Daerah di Indonesia, yaitu:

1. Pada masa Demokrasi Liberal (1945-1959) kehidupan politik berjalan secara demokratis.
2. Begitu rezim yang berkuasa bergerak ke arah otoritarianisme, terlihat bahwa kebijakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah beralih menuju sentralisme kekuasaan (1959-1999).
3. Setelah tahun 1999, kehidupan politik Indonesia kembali bergerak menuju Demokrasi. Berbagai kebijakan hubungan antara pusat dan daerah pun kembali ke arah desentralistik.